Petik Hikmah - DPP PDIP meminta agar seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) di Jakarta diganti pada putaran kedua Pilgub DKI 2017 mendatang.
Pernyataan
kontroversial ini disampaikan Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya
Panjaitan.“Kami akan merekomendasikan KPPS itu diganti semua.
Penglihatan kami, dari 13.000 TPS itu pokok masalah yang bermain mereka
dengan didukung RT/RW,” ucap Trimedya saat menjadi pembicara diskusi
Polemik Sindo Trijaya Radio “Sinema Politik Pilkada DKI” di Warung Daun
Cikini Jakarta Sabtu (18/2/2017).
Trimedya meminta agar hal ini
bisa menjadi perhatian bersama, sebab Pilgub DKI menjadi barometer bagi
pelaksanaan pilkada lain di Indonesia di masa yang akan datang. “Karena
2018 cukup banyak pilkada gubernur ada Jawa Barat, Sumatera Utara dan
Jawa Timur. Dan ini adalah kantong suara fasilitasi Pilpres 2019. Untuk
itu kita berharap KPU daerah jangan main-main dengan penyelenggara,”
ujarnya.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Trimedya juga
menuduh keterlibatan relawan dan times dalam kecurangan yang terjadi
selama Pilkada 2017. Dia mengatakan ada pola baru mengumpulkan suara
dari masyarakat, salah satunya dengan menahan formulir C6 (surat
pemberitahuan) untuk ditukarkan dengan suara milik masyarakat.
“Kalau
C6 diberikan dalam bentuk uang, janji sembako itu sudah dipastikan
memilih pasangan calon tertentu. Ini cara baru dibanding pileg dan
pilpres,” ungkapnya. Kasus ini menurut dia sudah terjadi di Tapanuli
Utara (Sumatera Utara) dimana C6 didaerah tersebut ditahan hingga pukul
11.30 WIB. “Saya sendiri dikediaman mau C6 ambil datang sendiri. Padahal
RT/RW kalau ada perlu cepat,” sesalnya. [ks]
0
on: "PDIP Usulkan Semua KPPS di Jakarta Diganti"
0 on: "PDIP Usulkan Semua KPPS di Jakarta Diganti"