Soal Pernyataan Kivlan Zein, Menhan: TNI Punya Fakta Kebangkitan PKI

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menanggapi pernyataan Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen yang menyebut Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit kembali di Indonesia dan akan berkantor di Jalan Kramat, Jakarta Pusat.

"Hal itu, selagi ada Tap MPRS, itu tidak boleh. Bisa diancam sampai dengan 20 tahun penjara dan ada juga Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999," kata Ryamizard di sela Simposium bertajuk Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis

Dalam ketetapan MPRS dengan nomor TAP/XXV/MPRS/1996 itu, diatur tentang larangan idelogi marxisme/leninisme/komunisme sebagai ideologi terlarang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Lebih lanjut, Ryamizard juga mengatakan pihaknya memiliki hasil intelijen TNI yang menunjukkan kebangkitan PKI dan memiliki  fakta-fakta yang lengkap akan indikasi tersebut. Indikasi-indikasi tersebut, kata Ryamizard, memang ada di Indonesia yang dibuktikan dengan kemunculan orang-orang yang memakai atribut dengan lambang identik dengan komunisme.

"Kita kan Angkatan Darat, kita kan lengkap fakta-fakta segala macam. Coba lihat pakai baju kaus palu arit, pawai-pawai bubarkan teritorial, nginjek-nginjek patung revolusi, itu kan kelihatan menunjukkan diri. Artinya, tidak boleh," ujar Ryamizard.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia telah kembali bangkit dua minggu yang lalu. Dia menyebut pimpinannya bernama Wahyu Setiaji.

"Mereka sudah membentuk struktur partai, mulai tingkat pusat sampai desa, pimpinannya Wahyu Setiaji," kata Kivlan Zen di acara simposium nasional bertema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain", di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6).
Baca juga, Jual Kaus PK Pemilik Toko di Blok M Diseret Polisi.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya tidak mengetahui dan belum mendapatkan informasi mengenai itu. Ia bahkan meminta Kivlan untuk menyampaikan laporan lengkapnya jika dirinya merasa yakin ada PKI di Jakarta Pusat.

Sumber : Antara