Petik Hikmah - Setelah polemik tenaga kerja
asing ilegal TKA asal China yang meresahkan banyak pihak, beberapa waktu
yang lalu Jokowi mengeluarkan rencana sebuah kebijakan bahwa CEO BUMN
juga bisa diduduki oleh warga asing. Lalu sekarang, Luhut B Panjaitan
selaku Menko Maritim mengatakan bahwa pengelolaan pulau di Indonesia
bisa diserahkan kepada pihak asing.
Ya, soal manuver Luhut, saya selalu mengatakan bahwa pada setiap posisi
yang ia duduki, pasti ada "misi khusus" yang harus dikerjakannya dengan
tuntas.
Misalnya, saat menjabat Menkopolhukam, Luhut berhasil mengobok-obok
Golkar dan PPP sehingga sekarang di bawah kendali pemerintahan Jokowi.
Strategi politik ini menjadi strategi terkasar dalam sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia.
Nah, sekarang, saat menjabat sebagai Menko Maritim, terlihat dari
kebijakannya lebih pro pada asing, seperti melanjutkan proyek reklamasi
yang sempat dihentikan oleh Rizal Ramli, dilanjutkan kembali walaupun
harus melanggar beberapa keputusan hukum sebelumnya.
Lalu, Luhut melempar gagasan bahwa pulau di Indonesia bisa dikelola oleh
pihak Asing. Ah, sejak awal saya sudah bisa menebak kemana arah
kebijakan yang akan dia ambil memanfaatkan jabatan yang ia miliki.
Zaman perjuangan kemerdekaan dulu, Jenderal Sudirman sempat
mewanti-wanti kepada pejuang kemerdekaan dimanapun berada agar
mempertahankan setiap jengkal tanah republik ini dari penguasaan
penjajah.
Bung Karno juga berprinsip bahwa tak masalah jika segala sumber kekayaan
bangsa ini terendap begitu saja sembari menunggu putra-putri terbaik
bangsa ini bisa mengelolanya demi sebesar-besar kesejahteraan rakyat
Indonesia. Berapa banyak sudah pejuang kemerdekaan yang gugur demi
mempertahankan seluruh kepulauan Nusantara dari cengkraman bangsa asing?
Lalu sekarang, Luhut berencana menjual pulau-pulau itu ke pihak asing.
Lagi-lagi saya melihat kesan bahwa pemerintahan Jokowi sedang terburu
nafsu untuk mengumpulkan duit banyak. Kebijakan dalam negerinya banyak
berkisar soal mengutip duit dari rakyatnya mulai dari kenaikan BBM,
tarif dasar listrik, tax amnesty, kenaikan tarif pengurusan STNK/BPKB,
dan yang lainnya.
Kebijakan luar negerinya juga masih soal mengumpulkan duit mulai dari
menghutang kesana-kemari, perpanjangan kontrak pengelolaan sumber daya
alam oleh perusahaan-perusahaan asing, bahkan sampai rencana menyerahkan
pulau-pulau kita kepada pihak asing.
Jangan-jangan ke depan, untuk menjadi kepala daerah, anggota DPR, PNS,
jaksa, polisi, tentara, kepala desa, dan perangkat birokrasi
pemerintahan lainnya bisa juga diserahkan kepada pihak asing. Mereka
bisa saja berdalih, ketimbang diurus pribumi yang suka korupsi, maka
semuanya serahkan saja kepada pihak asing.
Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk asing.[l/i]
0 on: "Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Asing. Inikah Indonesia Saat Ini?"